KOMPAS.TV - Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyebut bahwa sejumlah penolakan terhadap revisi Undang-Undang TNI yang muncul di media sosial banyak yang tidak sesuai dengan pasal-pasal yang dibahas oleh Komisi I DPR. <br /> <br />Dasco menjelaskan bahwa pembahasan di Komisi I DPR hanya fokus pada klaster pengerahan kekuatan TNI, usia pensiun, serta prajurit yang menduduki jabatan sipil. <br /> <br />Namun, meskipun menyatakan bahwa substansi RUU yang beredar berbeda dengan yang dibahas di DPR, hingga kini draf RUU TNI tersebut belum diunggah di situs resmi DPR. <br /> <br />Benarkah ada perbedaan substansi antara RUU TNI yang beredar di media sosial dengan yang dibahas di DPR? <br /> <br />Simak dialog KompasTV terkait polemik transparansi revisi UU TNI bersama Syamsu Rizal, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, serta Bivitri Susanti Pengajar Jentera Institute. <br /> <br />Baca Juga Huru-Hara Draf Revisi UU TNI, Kenapa Tidak Diunggah ke Situs DPR? di https://www.kompas.tv/nasional/581089/huru-hara-draf-revisi-uu-tni-kenapa-tidak-diunggah-ke-situs-dpr <br /> <br />#revisiuutni #ruutni #dpr #pemerintah <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/581090/full-dpr-pakar-blak-blakan-soal-kisruh-revisi-uu-tni-dan-kans-bangkitkan-dwifungsi-militer
